Selain Fungsi dan Tugas, Kenali Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

SURATDOKTER.COM - Bagi sebagian orang, BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan merupakan hal yang sama.

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sendiri merupakan sebuah program kerja jaminan sosial dari pemerintah yang berperan sebagai perlindungan dasar bagi masyarakat.

Meskipun merupakan badan jaminan sosial dengan nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan merupakan dua hal yang berbeda.

Baca Juga: Mudah, Tenaga Kerja Wajib Tahu Syarat dan Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan Beserta Manfaatnya

Lalu apa saja perbedaan BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan?

Mengenal BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.  

• BPJS ketenagakerjaan

Pada awalnya BPJS ketenagakerjaan bernama PT. Jamsostek (Persero). Lalu ada tahun 2011 berubah menjadi BPJS ketenagakerjaan berdasarkan UU no 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

BPJS kemudian menjadi berbadan hukum publik dan mengurus hal mengenai jaminan sosial ketenagaankerja secara formal maupun informal beserta keluarganya.

Sistem kerja BPJS ketenagakerjaan berasal dari iuran penerimanya dengan sistem gotong royong, dimana dana yang berasal dari peserta BPJS ketenagakerjaan akan digunakan untuk kesejahteraan peserta penerima.

• BPJS kesehatan

Merupakan badan hukum yang terbentuk untuk mengatur apa pun tentang jaminan kesehatan dan telah beroperasi sejak 1 Januari 2014.

Peserta wajib penerima BPJS kesehatan adalah seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Baca Juga: Cara dan Syarat Pindah Faskes BPJS Kesehatan, Bisa via Online dan Offline

Meskipun telah memiliki jaminan kesehatan lain, termasuk para warga asing yang telah tinggal minimal enam bulan dan membayar iuran. 

Adapun pengelompokan penerima BPJS kesehatan dibagi menjadi dua yaitu penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan dan bukan PBI.

Perbedaan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS ketenagakerjaan

• Tugas dan tujuan

BPJS ketenagakerjaan bertujuan melindungi penerima dari resiko finansial akibat adanya kecelakaan kerja atau kegiatan lainnya yang berpotensi mengancam nyawa selama melakukan pekerjaan.