Evaluasi Total Program MBG: Pemerintah Tutup Sementara Dapur Bermasalah dan Siapkan Ahli Gizi dari Kemenkes

Namun, sejak 1 Agustus hingga 27 September 2025, jumlah dapur meningkat drastis menjadi 7.244 unit, sementara kasus melonjak dua kali lipat menjadi 47 kejadian.

Dadan menjelaskan bahwa sebagian besar kasus terjadi di SPPG yang baru beroperasi, karena tenaga kerja dan sistem dapurnya masih dalam tahap penyesuaian.

Ia menegaskan bahwa proses pelatihan dan pengawasan akan diperketat agar dapur baru benar-benar memahami standar pengolahan makanan bergizi dan aman dikonsumsi.

Kemenkes Siapkan Ahli Gizi untuk Kawal MBG

Sebagai langkah perbaikan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turut terlibat langsung dalam peningkatan kualitas dapur MBG.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa tenaga ahli gizi dari Kemenkes akan ditempatkan secara bertahap di dapur-dapur SPPG yang sedang menjalani evaluasi.

Langkah ini dilakukan agar setiap dapur memiliki pengawasan nutrisi dan kebersihan yang sesuai standar medis.
Selain itu, tenaga ahli gizi akan membantu menyusun menu yang seimbang serta memastikan bahan pangan disimpan dan diolah dengan suhu aman.

Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Jadi Motor Ekonomi Baru, Prabowo Yakin Pertumbuhan 8 Persen Bisa Tercapai

Kemenkes menargetkan seluruh proses sertifikasi dan pembenahan dapur selesai dalam waktu satu bulan.
Dengan begitu, program MBG dapat kembali berjalan tanpa mengorbankan keamanan penerima manfaat.

Standar Baru: Wajib Sterilisasi dan Pengawasan Ketat

Sebagai bagian dari kebijakan baru, pemerintah memberlakukan standar sterilisasi alat makan di setiap dapur MBG.
Peralatan wajib dibersihkan menggunakan air panas di atas 120°C atau alat pemanas khusus untuk memastikan tidak ada bakteri yang tersisa.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta menyediakan air bersih dan sistem filtrasi di setiap dapur MBG, terutama di wilayah pedesaan.

Langkah ini dilakukan untuk menekan risiko kontaminasi silang dari air yang digunakan untuk mencuci bahan makanan dan peralatan dapur.

Bagi pemerintah, kasus keracunan yang menimpa para siswa bukan sekadar data statistik, tetapi peringatan serius tentang pentingnya keamanan pangan anak sekolah.
Zulhas menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan, namun dengan pengawasan lebih ketat dan sistem yang lebih transparan.

Dengan kolaborasi antara BGN, Kemenkes, dan pemerintah daerah, diharapkan ke depan program makan bergizi gratis benar-benar menjadi wujud kepedulian negara terhadap kesehatan generasi penerus bangsa.***