Kritik Menu MBG Pakai Burger, BGN Siapkan Langkah Baru Gandeng UMKM Lokal dan Larang Produk Pabrikan

SURATDOKTER.com - Kritik Menu MBG Pakai Burger, BGN Siapkan Langkah Baru Gandeng UMKM Lokal dan Larang Produk Pabrikan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kembali menuai sorotan setelah beredarnya menu makanan yang dinilai terlalu menyerupai produk cepat saji.

Menu seperti burger dan spaghetti yang muncul di beberapa sekolah memicu kritik dari ahli gizi hingga anggota DPR, karena dianggap tidak mencerminkan semangat gizi seimbang dan kemandirian pangan lokal.

Baca Juga: Kasus Keracunan Massal Cederai Citra MBG, Presiden Prabowo dan BGN Tegaskan Tujuan Awal: Pemenuhan Gizi Anak Indonesia

Menanggapi hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengambil langkah tegas. Melalui kebijakan baru, BGN akan melarang penggunaan makanan ultra processed food (UPF) serta menggandeng UMKM lokal sebagai pemasok bahan baku utama untuk program MBG di seluruh Indonesia.

Fokus Baru: UMKM Lokal untuk Gizi dan Ekonomi

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa larangan penggunaan produk kemasan pabrik bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga strategi ekonomi untuk memberdayakan pelaku usaha kecil di daerah.

Menurutnya, jika kebijakan ini dijalankan secara penuh, ratusan ribu UMKM pangan lokal dapat hidup dan berkembang.

Program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.
Pemerintah menargetkan agar bahan makanan — seperti roti, lauk olahan, dan sayur — berasal dari produksi lokal dengan sertifikasi halal, SNI, dan izin edar resmi.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menambahkan bahwa produk olahan seperti nugget, sosis, atau burger nantinya tetap bisa digunakan dengan syarat dibuat oleh UMKM bersertifikat dan memiliki masa edar maksimal satu minggu.

Dengan begitu, kualitas bahan pangan tetap segar, bergizi, dan bebas dari risiko kontaminasi bahan pengawet jangka panjang.

Baca Juga: Prabowo Soroti Lonjakan Kasus Keracunan MBG, Tegaskan Evaluasi Total dan Larangan Politisasi

Tak Ada Toleransi untuk Produk Kemasan Pabrikan

Kebijakan ini juga diperkuat oleh pernyataan langsung dari Nanik yang menegaskan tidak ada toleransi bagi dapur MBG yang masih menggunakan produk olahan pabrik.

Ia menilai dapur MBG seharusnya menjadi wadah pemberdayaan masyarakat, bukan memperkaya industri besar.

BGN ingin memastikan rantai ekonomi gizi berputar di tingkat lokal — di mana bahan makanan bisa disediakan oleh warga, dikelola oleh dapur komunitas, dan dikonsumsi oleh anak-anak di wilayah yang sama.