Kejar Sertifikasi Dapur MBG: Pemerintah Ngebut Perbaiki Standar Keamanan Pangan di Tengah Kasus Keracunan

SURATDOKTER.com - Setelah serangkaian kasus keracunan makanan yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah, pemerintah kini bergerak cepat membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu fokus utama adalah percepatan sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) bagi dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh dapur yang memproduksi makanan bagi anak-anak sekolah memiliki standar kebersihan dan keamanan pangan yang layak.

Namun, di balik upaya percepatan tersebut, muncul tantangan besar di lapangan — mulai dari keterbatasan fasilitas hingga minimnya tenaga terlatih.

Baca Juga: Komisi IX DPR Soroti Program MBG: Target Penerima Manfaat Masih Meleset dari Daerah Rentan Gizi

Ribuan Dapur Dikejar Target Sertifikasi

Menurut data Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat ribuan dapur MBG di seluruh Indonesia yang belum memiliki sertifikasi laik sehat. Di Jawa Barat saja, jumlahnya mencapai lebih dari 2.600 dapur yang kini tengah berproses mendapatkan SLHS dalam waktu dua pekan.

Wakil Kepala BGN, Brigjen Pol Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa langkah percepatan dilakukan melalui pelatihan massal bagi para penjamah makanan di seluruh dapur MBG.

Program ini diikuti oleh sekitar 500 relawan dari 100 dapur di Bandung, yang difokuskan pada pelatihan sanitasi, kebersihan dapur, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengolahan makanan.

Ia menekankan bahwa tujuan utama pelatihan bukan hanya mempercepat proses sertifikasi, tetapi juga memastikan setiap dapur benar-benar mampu menjaga kualitas dan keamanan pangan.

Artinya, sertifikat bukan sekadar berkas administratif, melainkan bukti komitmen pada kesehatan anak-anak penerima manfaat.

Kemenkes Permudah Proses Sertifikasi

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mempercepat proses penerbitan SLHS. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pihaknya telah menyederhanakan sistem perizinan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar proses verifikasi lebih cepat.

Langkah ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri yang menginstruksikan dinas kesehatan di setiap daerah untuk mempercepat peninjauan dan penerbitan sertifikat. Dengan sistem baru tersebut, setiap dapur diharapkan dapat segera memenuhi standar higienis tanpa hambatan administratif yang berbelit.

Baca Juga: Posisi Tidur yang Baik Bisa Mempengaruhi Kualitas Tidur, Begini Penjelasannya?

Contohnya di DKI Jakarta, pemerintah menargetkan 180 dapur MBG tersertifikasi dalam dua minggu, disertai pelatihan tambahan bagi 8.000 penjamah makanan agar seluruh pengelolaan dapur berjalan sesuai pedoman nasional.