5 Sorotan Aliansi terhadap BGN: Dari Kritik Kebijakan Rollback hingga Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG

SURATDOKTER.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi pusat perhatian publik.

Kali ini, sorotan datang dari Aliansi Pemantau Program BGN, sebuah kelompok masyarakat yang menilai perlu adanya transparansi dan perbaikan tata kelola program.

Melalui pernyataan resmi yang kini ramai di media sosial, Ketua Umum Aliansi, Ahmad Yazdi, mengumumkan lima tuntutan utama kepada pemerintah dan BGN.

Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan program MBG yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Siap Pangkas Anggaran MBG Jika Tak Terserap, Luhut Sebut Dampak Ekonomi Sudah Terlihat

1. Desakan Pencopotan Enam Pejabat BGN

Tuntutan pertama yang paling mencuri perhatian adalah permintaan pencopotan enam pejabat BGN, termasuk Kepala BGN Dadan Hindayana.

Aliansi menilai sejumlah pejabat dianggap tidak efektif dalam mengelola kebijakan di lapangan. Mereka menilai perubahan manajemen diperlukan agar pelaksanaan program MBG lebih transparan dan profesional.

Yazdi menyebut bahwa nama-nama yang diusulkan untuk dicopot dianggap tidak menunjukkan kinerja optimal dan menjadi “beban birokrasi” dalam pengelolaan program gizi nasional.

2. Dorongan Peningkatan Pengawasan untuk Cegah Kasus Keracunan

Kasus keracunan makanan yang sempat mencuat di beberapa wilayah juga menjadi alasan Aliansi menyerukan penguatan sistem pengawasan dapur MBG.

Mereka meminta BGN lebih ketat dalam memastikan kualitas bahan pangan dan proses pengolahan di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak terjadi kasus serupa.

Menurut Yazdi, beberapa kasus keracunan terjadi justru di dapur yang sudah aktif beroperasi, sehingga perlu evaluasi mendalam terhadap sistem kontrol internal BGN.

Baca Juga: Program MBG Kemenkes: Langkah Konkret Turunkan Stunting dan Tingkatkan Gizi Anak Indonesia