SURATDOKTER .com - Kasus keracunan massal di Kabupaten Bandung Barat (KBB) beberapa waktu lalu menjadi titik balik besar bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kekhawatiran publik terhadap keamanan pangan, tetapi juga menggugah pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dapur penyedia MBG.
Sebagai langkah tegas, Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah. Keputusan ini menjadi bukti bahwa pemerintah tak ingin mengambil risiko sekecil apa pun dalam urusan keselamatan penerima manfaat, terutama anak sekolah dasar.
Evaluasi Total Dapur MBG
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa penonaktifan sementara dilakukan sebagai bagian dari proses audit dan evaluasi sistemik.
Setiap dapur kini diwajibkan mengikuti pemeriksaan keamanan pangan, termasuk uji laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Jika ditemukan kelalaian, BGN tidak segan menjatuhkan sanksi tegas hingga pencabutan izin operasional.
Langkah ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh SPPG agar menjalankan prosedur sesuai standar sanitasi dan waktu distribusi yang ketat.
Standar Baru: Semua Dapur Wajib Miliki Test Kit
Menanggapi maraknya kasus keracunan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penerapan standar dapur yang lebih modern.
Semua dapur MBG kini diwajibkan memiliki alat uji makanan (test kit) sebagai sistem deteksi dini terhadap kemungkinan kontaminasi.
Selain itu, prosedur pencucian alat makan juga harus dilakukan menggunakan perangkat sterilisasi modern dengan suhu di atas 100 derajat Celsius.
Kebijakan ini diharapkan mampu menekan risiko mikrobiologis dan menjaga kualitas makanan hingga ke tangan anak-anak penerima manfaat.
Wacana Baru: Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG
Di tengah evaluasi besar-besaran, muncul usulan dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, agar pemerintah mempertimbangkan kantin sekolah sebagai dapur utama MBG.
Menurutnya, memusatkan dapur di sekolah akan mengurangi beban berat SPPG yang selama ini harus memasak dan mendistribusikan hingga 3.000 porsi makanan per hari.
Dengan sistem dapur lokal di sekolah, jumlah porsi bisa disesuaikan, misalnya hanya 500–1.000 per hari, sehingga kualitas gizi dan keamanan makanan lebih terjaga.
Artikel Terkait
Evaluasi Total Program MBG: Pemerintah Tutup Sementara Dapur Bermasalah dan Siapkan Ahli Gizi dari Kemenkes
Kemenkes Turun Tangan Awasi Program MBG: SPPG Wajib Punya SLHS, Puskesmas dan UKS Dilibatkan
Bakteri Pembusuk di Balik Tragedi MBG KBB: Fakta Baru tentang Kelalaian Dapur dan Usulan Dapur Sekolah
Evaluasi Program MBG: Ketua Banggar DPR Usulkan Kantin Sekolah Jadi Dapur untuk Kurangi Beban SPPG
Kisruh Program Makan Bergizi Gratis: Dapur MBG Panakkukang Diduga Tutup karena Patokan Rp6.500 per Porsi, Ratusan Siswa Terdampak