Komisi IX DPR Soroti Program MBG: Target Penerima Manfaat Masih Meleset dari Daerah Rentan Gizi

SURATDOKTER.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo menjadi salah satu kebijakan besar dalam memperkuat ketahanan gizi nasional.

Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan anak-anak Indonesia serta ibu hamil dan menyusui memperoleh makanan bergizi setiap hari.

Namun, di balik niat mulia tersebut, muncul sejumlah kritik dari DPR RI. Dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 1 Oktober 2025, Komisi IX DPR menyoroti bahwa distribusi penerima manfaat program MBG masih belum merata dan belum sepenuhnya menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Baca Juga: 5.000 Chef Profesional Diterjunkan: Strategi Baru BGN untuk Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Aman dan Berkualitas

Program Mulia, Namun Belum Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai bahwa pelaksanaan MBG masih menghadapi tantangan serius dalam hal pemerataan. Ia mengingatkan bahwa semangat utama dari program MBG adalah menolong anak-anak yang menderita kekurangan gizi, bukan hanya memperluas jumlah dapur atau penerima di kota besar.

Charles menekankan bahwa pembangunan dapur MBG seharusnya diprioritaskan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem dan kerentanan gizi tinggi.

Ia menilai, jika fokus masih terpusat di kota besar, maka tujuan untuk menurunkan angka gizi buruk akan sulit tercapai.

Menurutnya, pemerintah harus berkolaborasi dengan data milik Kemenkes untuk menentukan wilayah prioritas agar program benar-benar memberikan dampak nyata bagi anak-anak yang paling membutuhkan asupan gizi tambahan.

Fokus Diperluas hingga Daerah 3T dan Miskin Ekstrem

Komisi IX mendesak BGN agar memperluas jaringan dapur MBG ke wilayah terpencil. DPR berharap program ini tidak hanya berhenti pada distribusi makanan, tetapi juga mencakup perbaikan gizi jangka panjang, edukasi kesehatan, serta peningkatan kualitas bahan pangan lokal.

Langkah tersebut dianggap penting agar program MBG tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar menyentuh inti permasalahan gizi — terutama di daerah yang belum tersentuh program pemerintah secara optimal.

Kasus Keracunan dan Sorotan Publik

Dalam rapat tersebut, Charles juga menyinggung kasus keracunan makanan MBG yang sempat viral, salah satunya menimpa cucu dari mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, di Yogyakarta.

Peristiwa ini kembali menyoroti pentingnya standar keamanan pangan dan sistem distribusi makanan di sekolah penerima manfaat.

BGN diminta memperkuat pengawasan mulai dari proses pengolahan hingga penyajian makanan. Pengawasan lapangan perlu ditingkatkan agar kasus serupa tidak terulang, mengingat MBG melibatkan jutaan anak setiap harinya di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Setelah Kasus Keracunan Massal, BGN Lakukan Evaluasi Total: Wacana Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG Mulai Mencuat