Selain itu, mereka yang memiliki kondisi kesehatan kronis, penyakit berat, atau kebutuhan medis mendesak juga diprioritaskan untuk proses reaktivasi.
Reaktivasi dilakukan dengan mekanisme yang mengacu pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), yang dirancang untuk memperbarui dan menyelaraskan data secara lebih dinamis dan terintegrasi dengan data kementerian terkait.
Sinkronisasi Data dan Imbauan bagi Masyarakat
Kepala Dinas Sosial KBB, Idad Saadudin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah kini tengah melakukan sinkronisasi antara data DTSEN, DTKS, serta database milik BPJS Kesehatan.
Langkah ini diambil agar tidak terjadi tumpang tindih serta menjamin bahwa bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar layak.
Dari hasil evaluasi awal, diketahui bahwa banyak peserta terdampak berasal dari kalangan pekerja informal, lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap, serta keluarga yang belum memiliki tempat tinggal permanen.
Masyarakat diminta aktif mencari informasi, melakukan pelaporan, dan tidak ragu mengajukan permohonan jika merasa layak menerima bantuan. Proses pendampingan akan dilakukan oleh dinas sosial dan instansi terkait agar tidak ada hak warga yang terabaikan.***
Artikel Terkait
BPJS Hewan Diwacanakan, Francine PSI: Bangun Dulu Minimal 15 Puskeswan
Bocah 12 Tahun Meninggal 2 Jam Setelah Pulang dari IGD, Diduga Tidak Mendapatkan Perawatan Maksimal Karena Memakai BPJS
Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Akan Dihapuskan di Bulan Juli dan Hanya Akan Menempati Kelas Standar dengan 12 Kriteria
BPJS Kesehatan BPI Tiba-Tiba Dinonaktifkan. Ini Penjelasannya
1.1Juta Peserta BPJS PBI Di Jawa Tengah Dinonaktifkan