Heboh! Pegawai BPJS Malah Pakai Asuransi Kesehatan Swasta: Bukan Karena Jelek Tapi Kecepatan Pelayanan!

SURATDOKTER.com - Belakangan ini, media sosial diramaikan dengan kabar mengenai pegawai BPJS Kesehatan yang menggunakan asuransi kesehatan swasta.

Berita ini memicu berbagai reaksi publik, terutama karena pegawai BPJS Kesehatan dianggap lebih memilih layanan asuransi lain ketimbang menggunakan layanan yang mereka kelola sendiri.

Hal ini menimbulkan perdebatan tentang kualitas dan kecepatan pelayanan BPJS Kesehatan.

Klarifikasi dari BPJS Kesehatan

Menanggapi kabar tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, memberikan penjelasan. Ia menegaskan bahwa seluruh karyawan BPJS Kesehatan telah difasilitasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh perusahaan.

Baca Juga: Ada 144 Penyakit yang Tidak Dicover Oleh BPJS Saat di Rumah Sakit

Iuran JKN ini dibiayai dengan mekanisme pembayaran sebesar 4 persen dari kantor dan 1 persen dari potongan gaji pegawai.

Rizzky juga menyebut bahwa karyawan BPJS Kesehatan tetap menggunakan layanan BPJS jika membutuhkan perawatan medis.

Namun, ia menjelaskan, para pegawai diperbolehkan meningkatkan layanan kesehatan melalui kelas yang lebih tinggi atau dengan menambahkan asuransi kesehatan swasta.

Penambahan ini sepenuhnya ditanggung oleh masing-masing karyawan tanpa melibatkan anggaran perusahaan.

Sebagai dasar hukum, ia mengutip Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan. Pasal 51 Ayat (1) mengatur bahwa masyarakat, termasuk karyawan, dapat meningkatkan layanan kesehatan di luar hak dasar mereka dengan membayar sendiri atau menggunakan asuransi tambahan. Hal ini mencakup layanan seperti rawat jalan eksekutif atau fasilitas lain yang lebih baik.

Isu ini menjadi perbincangan hangat setelah seorang dokter gigi, drg. Mirza, membagikan tangkapan layar yang menunjukkan pengakuan seseorang yang diduga pegawai BPJS Kesehatan.

Dalam pengakuannya, orang tersebut menjelaskan bahwa mereka mendapatkan asuransi kesehatan swasta dari kantor untuk alasan kecepatan pelayanan, bukan karena layanan BPJS Kesehatan dianggap buruk.

Drg. Mirza memberikan respons kritis terhadap situasi tersebut. Ia mempertanyakan mengapa pegawai BPJS Kesehatan, yang bekerja di lembaga penyedia jaminan kesehatan, justru memilih asuransi lain.