• Senin, 22 Desember 2025

Keterlibatan BPJS Kesehatan Dalam Program Pengecekan Kesehatan Gratis Era Prabowo

Photo Author
- Senin, 30 September 2024 | 11:00 WIB
Keterlibatan BPJS Kesehatan dalam program pengecekan kesehatan gratis era Prabowo
Keterlibatan BPJS Kesehatan dalam program pengecekan kesehatan gratis era Prabowo

SURATDOKTER.com - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, tengah mempersiapkan program pemeriksaan kesehatan gratis dengan target utama sebanyak 52 juta penduduk Indonesia.

Rencana ini dijadwalkan mulai berjalan pada tahun 2025 dan akan memfokuskan perhatian pada kelompok masyarakat yang rentan, seperti penderita tuberculosis (TBC), warga lanjut usia, dan mereka yang berisiko terkena penyakit katastropik.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menanggapi rencana ini dengan menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan sudah memiliki program skrining kesehatan untuk mendeteksi risiko penyakit.

Baca Juga: Program Medical Chek Up Gratis Era Prabowo Akan Mulai Dijalankan Tahun 2025

Program ini juga diberikan secara gratis untuk semua peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang bisa melakukan skrining kesehatan setahun sekali.

Menurut Ali Gufrin di Jakarta bahwa BPJS Kesehatan sudah mengetahui adanya rencana tersebut, meskipun sampai saat ini masih sebatas diskusi awal. Namun, yang pasti, BPJS sudah menjalankan skrining kesehatan gratis untuk peserta JKN (25/9/2024).

Dalam penjelasannya, Ali menekankan bahwa program BPJS Kesehatan bersifat bertahap dan terfokus pada efektivitas post-pemeriksaan. Tidak semua peserta JKN mendapatkan skrining sekaligus, melainkan berdasarkan prioritas risiko.

Sementara itu, Prabowo diperkirakan akan menganggarkan dana sebesar Rp 3 triliun untuk melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis ini.

Baca Juga: Turunkan Anggaran: Susu Ikan Disebut Akan Jadi Alternatif di Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Sasaran utama dari program ini adalah masyarakat yang rentan terhadap penyakit serius, seperti TBC dan penyakit katastropik.

Namun, masih menjadi tanda tanya bagaimana pelaksanaan program ini akan berjalan dan apakah akan bersinggungan dengan BPJS Kesehatan.

Ali Ghufron menambahkan, sampai saat ini, belum ada kepastian mengenai pihak yang akan mengeksekusi program tersebut.

Menurutnya juga program ini masih dalam tahap diskusi. Belum ada keputusan siapa yang akan mengelola. Oleh karena itu, semuanya perlu didiskusikan lebih lanjut agar tidak ada tumpang tindih.

Menurut Ali, salah satu kekhawatiran adalah pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Fajar Feb

Sumber: Detik, kompas

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

X