Usulan Undang-Undang Makan Bergizi Gratis: Upaya Perkuat Gizi Anak dan Jamin Keberlanjutan Program Nasional

Tantangan Lapangan: Kasus Keracunan dan Tata Kelola

Meski mendapat dukungan politik, program MBG juga tengah menghadapi ujian berat. Berdasarkan data BGN, sejak Januari hingga September 2025 tercatat 75 kasus keracunan yang melibatkan lebih dari 6.500 orang.

Kebanyakan kasus terjadi di lingkungan sekolah, diduga akibat masalah pada distribusi dan penyimpanan makanan. Pemerintah melalui BGN memastikan bahwa perbaikan sistem keamanan pangan menjadi prioritas utama agar kasus serupa tidak terulang.

Dadan menjelaskan bahwa penghentian program bukanlah solusi, karena tujuan utama MBG adalah memenuhi gizi anak bangsa. Fokus saat ini adalah memperkuat pengawasan dan memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak aman serta sesuai standar kesehatan.

Misi Keberlanjutan Gizi Nasional

Usulan pembentukan undang-undang MBG dipandang sebagai langkah strategis menuju kemandirian gizi nasional. Dengan regulasi yang jelas, pemerintah dapat mengatur mekanisme pengadaan bahan, distribusi makanan, serta pengawasan lintas lembaga secara lebih terstruktur.

Selain menjamin keberlanjutan, regulasi ini juga menjadi jembatan antara sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi pangan. Melalui payung hukum tersebut, setiap pihak yang terlibat akan memiliki tanggung jawab dan peran yang lebih terukur.

Ke depan, DPR dan pemerintah akan membahas rancangan undang-undang ini bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, ahli gizi, dan organisasi masyarakat. Harapannya, program MBG dapat terus berjalan dengan sistem yang lebih kokoh dan transparan.

Baca Juga: Setelah Kasus Keracunan Massal, BGN Lakukan Evaluasi Total: Wacana Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG Mulai Mencuat

Usulan pembentukan Undang-Undang Makan Bergizi Gratis merupakan momentum penting dalam memperkuat fondasi kebijakan gizi nasional.

Dengan dasar hukum yang kuat, program ini tidak hanya akan menjamin keberlanjutan akses gizi bagi anak-anak dan ibu, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen negara terhadap pembangunan manusia Indonesia yang sehat dan produktif.***