Dilema Rokok di Antara Ekonomi dan Kesehatan: Purbaya Pilih Kebijakan yang Paling Bermanfaat untuk Masyarakat

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai bahwa perdebatan antara pendapatan negara dan kesehatan masyarakat bukan hal baru. Ia menekankan perlunya kebijakan yang cerdas dan seimbang agar pemerintah tidak mengorbankan salah satu sektor.

Dalam pertemuan dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) pada 26 September 2025, Purbaya memutuskan tarif cukai rokok tetap untuk tahun 2026.

Ia beralasan, stabilitas tarif akan membantu industri rokok bertahan dan mencegah peredaran rokok ilegal yang selama ini sulit diberantas.

Ia menjelaskan bahwa ketika cukai naik terlalu tinggi, pasar justru dibanjiri produk ilegal dengan harga murah.

Kondisi ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga membuat masyarakat mengonsumsi produk tanpa standar kesehatan dan pengawasan resmi.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat pengawasan, termasuk memanggil platform marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, dan BliBli untuk melarang penjualan rokok ilegal secara daring.

Baca Juga: Benarkah Otak Menyusut Karena Efek Asap Rokok Berpeluang Alzheimer

Perdebatan soal kebijakan cukai rokok menggambarkan dilema klasik antara fiskal dan kesehatan publik. Sementara pemerintah berupaya menjaga stabilitas industri dan lapangan kerja, dampak rokok terhadap kesehatan masyarakat tetap menjadi ancaman jangka panjang.

Kementerian Keuangan kini dihadapkan pada tantangan besar: bagaimana mempertahankan kontribusi ekonomi tanpa memperburuk beban penyakit akibat konsumsi rokok.

Para pakar menilai bahwa solusi jangka panjang bukan hanya menaikkan cukai, tetapi juga memperkuat edukasi, memperketat regulasi iklan, dan memperluas program berhenti merokok di masyarakat.

Purbaya sendiri menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal akan selalu berpijak pada manfaat terbesar bagi masyarakat. Ia menyebut, menjaga keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kebijakan yang adaptif dan realistis.***