Desakan Hentikan Program MBG Meningkat, tapi Pemerintah Pilih Jalan Evaluasi Total

SURATDOKTER.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi pusat perhatian publik. Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat ini telah menjadi salah satu proyek prioritas nasional dengan anggaran triliunan rupiah.

Namun, perjalanan MBG tidak selalu mulus. Sejumlah kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah membuat masyarakat mempertanyakan kesiapan dan efektivitas pelaksanaannya.

Desakan agar program MBG dihentikan pun bermunculan. Meski demikian, sejumlah pejabat tinggi negara menilai penghentian bukan solusi, melainkan evaluasi menyeluruh yang perlu dijalankan.

Baca Juga: Pemerintah Wajibkan Dapur MBG Bersertifikat: Dari Kebersihan, Keamanan Pangan hingga Halal

Luhut: Jangan Hentikan, Tapi Benahi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menjadi salah satu pihak yang menyuarakan sikap optimistis terhadap program ini. Ia menilai bahwa MBG adalah inisiatif yang baik, hanya saja pelaksanaannya masih butuh waktu dan penyesuaian di lapangan.

Menurutnya, setiap program baru pasti memiliki kendala di awal, dan masyarakat diminta untuk tidak langsung pesimis. Ia menegaskan bahwa kekurangan dalam sistem pelaksanaan harus menjadi peluang untuk memperbaiki proses, bukan alasan untuk berhenti.

Luhut juga mengungkapkan keprihatinan atas kasus keracunan yang terjadi, namun menekankan bahwa pemerintah sudah mulai memperbaiki rantai pelaksanaan program — mulai dari dapur penyedia makanan hingga kontrol kebersihan di lapangan.

DPR RI: Evaluasi Menyeluruh dan Payung Hukum Baru

Sikap serupa juga datang dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang menegaskan pentingnya evaluasi total tanpa meniadakan tujuan besar MBG.

Ia menilai program ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia sebagai investasi kesehatan jangka panjang.

DPR RI disebut telah meminta pemerintah untuk menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum agar pelaksanaan MBG lebih terarah dan melibatkan lintas kementerian terkait.

Menurutnya, evaluasi harus mencakup seluruh aspek, mulai dari pengawasan bahan baku, SOP dapur, hingga distribusi makanan agar insiden seperti keracunan tidak kembali terulang.

Baca Juga: Evaluasi Program MBG Usai 364 Siswa Keracunan di Bandung Barat

BGN Pastikan Program Tetap Berjalan Sesuai Arahan Presiden

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan bahwa program MBG tetap berjalan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyampaikan bahwa Presiden secara tegas meminta percepatan pelaksanaan di seluruh wilayah Indonesia karena banyak masyarakat yang menantikan manfaat program ini.