Meski upaya pembenahan terus dilakukan, kenyataan di lapangan menunjukkan tantangan yang cukup kompleks.
Beberapa pengelola dapur mengaku kesulitan memenuhi persyaratan fisik seperti ventilasi, drainase, hingga ruang penyimpanan bahan makanan yang memenuhi standar.
Selain itu, panduan teknis yang berbeda-beda antar daerah juga membuat proses penyesuaian berjalan lambat. Di beberapa wilayah, verifikasi memakan waktu lama karena keterbatasan petugas dinas kesehatan.
Untuk memperkuat pengawasan, aparat Bareskrim Polri turut turun tangan mendampingi proses pemeriksaan rantai distribusi bahan pangan.
Brigjen Helfi Assegaf, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan agar penanganan kasus keracunan bisa lebih cepat dan memastikan setiap dapur mengikuti aturan keamanan pangan yang berlaku.
Pendekatan lintas sektor ini menunjukkan bahwa pemerintah kini tidak lagi hanya fokus pada administrasi, tetapi juga pada keselamatan publik.
Baca Juga: Kulit Sering Terpapar Sinar UV? Ini Cara Merawatnya agar Tetap Sehat dan Cerah
Menuju Dapur Sehat Nasional
Program MBG sejatinya memiliki misi mulia: menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak Indonesia. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada disiplin penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan di setiap dapur.
Percepatan sertifikasi SLHS diharapkan tidak hanya menjadi tanggapan sementara atas kasus keracunan, tetapi juga menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap sistem manajemen dapur sehat.
Pemerintah perlu memastikan pelatihan berkelanjutan bagi para pengelola, menyediakan fasilitas pendukung, serta memperkuat pengawasan lintas instansi agar mutu makanan anak-anak tetap terjamin.
Karena pada akhirnya, tujuan program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memberi makan, tetapi menjamin bahwa setiap suapan aman dan menyehatkan bagi masa depan generasi muda Indonesia.***