Selain itu, BGN memproyeksikan bahwa pada tahun 2026, pemerintah akan menambah alokasi besar untuk program MBG, dengan total Rp335 triliun, termasuk dana cadangan Rp67 triliun.
Program ini disebut sebagai salah satu investasi sosial terbesar yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kualitas gizi nasional.
Menjaga Akuntabilitas dan Efektivitas
Perbedaan pandangan antara Kemenkeu dan BGN dinilai wajar dalam proses pengelolaan anggaran besar seperti MBG.
Keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sejalan, yakni memastikan dana publik digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
Baca Juga: Prabowo Soroti Lonjakan Kasus Keracunan MBG, Tegaskan Evaluasi Total dan Larangan Politisasi
Dengan pengawasan ketat dari Kemenkeu serta evaluasi internal BGN, diharapkan program ini tidak hanya berhasil menyalurkan bantuan makanan bergizi bagi jutaan anak sekolah, tetapi juga menjadi contoh pengelolaan dana publik yang transparan.
Hingga akhir Oktober 2025, pemerintah optimis bahwa penyerapan anggaran MBG akan meningkat signifikan, seiring bertambahnya jumlah SPPG yang aktif dan meningkatnya jangkauan penerima manfaat di seluruh Indonesia.***
Artikel Terkait
Kasus Keracunan MBG Meningkat, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
Prabowo Soroti Lonjakan Kasus Keracunan MBG, Tegaskan Evaluasi Total dan Larangan Politisasi
Kasus Keracunan Massal Cederai Citra MBG, Presiden Prabowo dan BGN Tegaskan Tujuan Awal: Pemenuhan Gizi Anak Indonesia
Kritik Menu MBG Pakai Burger, BGN Siapkan Langkah Baru Gandeng UMKM Lokal dan Larang Produk Pabrikan
Menu MBG Rp10.000 per Porsi: Dari Sajian Rumahan di Sukabumi hingga Versi Minimalis di Depok