KPK Lakukan Kajian Program Makan Bergizi Gratis, Fokus pada Efektivitas, Transparansi, dan Kualitas

Kajian ini juga merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik. KPK berupaya memastikan agar dana besar yang digelontorkan pemerintah tidak disalahgunakan, terutama dalam pengadaan bahan pangan dan pengelolaan dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

KPK juga membuka ruang untuk penindakan hukum bila ditemukan indikasi kecurangan atau penyalahgunaan anggaran. Langkah ini sejalan dengan komitmen lembaga antikorupsi tersebut untuk mengawal program strategis nasional tanpa menghambat pelaksanaannya.

Sinergi dengan BGN dan Pemerintah

Sebelumnya, KPK telah menerima audiensi dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas kerja sama dalam penguatan sistem pengawasan program MBG. Pertemuan itu menghasilkan kesepahaman agar kedua lembaga saling bersinergi dalam mewujudkan tata kelola yang lebih transparan dan efisien.

KPK menilai, jika pengawasan dilakukan dengan baik, program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi contoh kolaborasi sukses antara kebijakan sosial dan integritas lembaga negara.

Baca Juga: Kasus Keracunan Massal Cederai Citra MBG, Presiden Prabowo dan BGN Tegaskan Tujuan Awal: Pemenuhan Gizi Anak Indonesia

Dengan sistem yang tertata, masyarakat akan lebih percaya terhadap penggunaan dana publik dan manfaat program akan terasa langsung di lapisan terbawah masyarakat.

Kajian KPK ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa program MBG tidak hanya sekadar membagikan makanan bergizi, tetapi juga menjadi simbol pemerintahan bersih, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.***