Wamenkomdigi Soroti Penyalahgunaan AI dan Deepfake, Sebut Perempuan dan Anak Rawan Jadi Korban

SURATDOKTER.com - Kemajuan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan (AI), kini mulai menimbulkan ancaman baru. 

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyoroti bahaya teknologi deepfake yang sering kali disalahgunakan dan dapat menjadi ancaman serius, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

Teknologi deepfake sendiri adalah metode manipulasi yang menghasilkan konten visual dan audio palsu yang tampak sangat nyata.

Konten manipulatif ini semakin sering dipakai untuk berbagai tindakan negatif, seperti kejahatan digital dan pelecehan online.

Baca Juga: India Menjadi Pelopor yang Meluncurkan Tes Darah Oleh AI: Tanpa Jarum, Tanpa Botol

Berdasarkan data terbaru dari Sensity AI, kasus deepfake meningkat tajam hingga 550 persen sejak 2019. Sebagian besar kasus tersebut, tepatnya sekitar 90 persen, digunakan untuk tujuan merugikan. 

Nezar menyebutkan bahwa perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban dalam kasus ini.

Nezar juga mengungkap fakta yang cukup memprihatinkan, bahwa sekitar 11 persen perempuan berusia antara 15 hingga 29 tahun pernah mengalami kekerasan gender berbasis online. Ini menunjukkan bahwa perempuan muda menjadi kelompok paling rentan terhadap ancaman teknologi manipulatif semacam ini.

Menanggapi situasi ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS. Aturan ini mengatur tentang sistem elektronik untuk mencegah dan mengendalikan dampak negatif teknologi digital, termasuk penyebaran konten palsu seperti deepfake.

Selain langkah regulasi, Nezar juga menyampaikan perlunya masyarakat segera memperkuat literasi digital.

Kemampuan dasar ini penting agar masyarakat mampu mengenali konten yang bersifat manipulatif serta lebih waspada dalam menjaga keamanan data pribadinya.

Nezar berharap bahwa AI dapat dimanfaatkan secara positif sebagai sarana inovasi dan kreativitas. Ia menegaskan bahwa kecerdasan buatan harus menjadi alat untuk membantu masyarakat berkembang, bukan digunakan untuk menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta guna menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.

Baca Juga: Studi Mengungkapkan Menghabiskan Waktu Terlalu Banyak Dengan AI Akan Memperburuk Keterampilan Sosial