Korea Selatan (Korsel) Umumkan Keadaan Darurat Medis, Ini Alasannya!

SURATDOKTER.com - Korea Selatan (Korsel) baru-baru ini mengumumkan keadaan darurat medis selama dua pekan pada bulan September 2024.

Keputusan ini diambil seiring dengan semakin berkurangnya sumber daya manusia (SDM) tenaga dokter yang aktif berpraktik di negara tersebut, disebabkan oleh aksi mogok kerja para dokter muda.

Para dokter magang dan residen melakukan aksi mogok sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pemerintah Korsel yang ingin menambah kuota penerimaan mahasiswa kedokteran sebanyak 2.000 orang per tahun.

Baca Juga: Benarkah Tubuh Manusia Punya 3 Otak? Ini Penjelasannya!

Pemerintah menganggap langkah ini penting untuk mengatasi proyeksi kekurangan dokter dalam jangka panjang.

Namun, para dokter muda menolak karena merasa bahwa peningkatan kuota tersebut dapat merusak kualitas pendidikan kedokteran dan memperburuk kondisi kerja mereka.

Akibat aksi mogok ini, banyak rumah sakit mengalami kekurangan tenaga medis, terutama di ruang gawat darurat.

Beberapa rumah sakit bahkan terpaksa menolak pasien karena tidak mampu menangani jumlah pasien yang terus meningkat dengan tenaga medis yang terbatas. Pemerintah Korsel pun harus mencari solusi cepat untuk menghadapi krisis darurat medis ini.

Dalam tanggapan atas situasi ini, Perdana Menteri Korsel, Han Duck-soo, menyatakan bahwa pemerintah akan menaikkan sementara biaya kerja dokter yang masih aktif berpraktik, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka.

"Ini adalah upaya untuk membalas dedikasi para profesional medis yang tetap bekerja meski menghadapi situasi sulit," ujar Han dalam sebuah pengarahan yang disiarkan di media televisi lokal.

Baca Juga: Hati-Hati Overwork Obesity: Stress Kerja Bisa Bikin Berat Wanita Ini Naik 20Kg!

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan biaya pemeriksaan yang diterima oleh dokter spesialis di pusat medis darurat regional. Dokter-dokter ini memiliki peran penting dalam menangani pasien dengan kondisi kritis.

Kenaikan biaya tersebut disebut mencapai 3,5 kali lipat dari tarif normal, sebagai insentif tambahan bagi mereka yang bekerja di bawah tekanan tinggi selama masa darurat medis.

Meski pemerintah Korsel berusaha menanggulangi situasi ini, mereka tetap harus menghadapi kritik dari beberapa pihak.