Langkah ini diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang menilai perlu adanya sistem pemantauan rutin di tingkat sekolah.
Puskesmas akan memantau dapur SPPG dan mendata kondisi higienitasnya secara berkala, sementara UKS akan berperan sebagai penghubung antara sekolah dan otoritas kesehatan.
Melalui mekanisme ini, setiap potensi risiko — seperti bahan kadaluwarsa atau penyimpanan yang tidak sesuai suhu aman — bisa dideteksi lebih cepat sebelum menimbulkan dampak kesehatan.
Rekomendasi Ahli Gizi: Perkuat Sinergi dengan Dinas Kesehatan Daerah
Ahli gizi nasional, Tan Shot Yen, sebelumnya menyarankan agar BGN bekerja sama lebih erat dengan dinas kesehatan daerah dan bukan hanya dengan BPOM.
Menurutnya, Puskesmas adalah unit yang paling dekat dengan masyarakat dan paling memahami kondisi lapangan di wilayah masing-masing.
Ia juga mendorong agar pemerintah memberdayakan kantin sekolah sebagai dapur MBG ketimbang membangun fasilitas baru yang berpotensi memakan biaya besar.
Selain itu, Tan mengingatkan pentingnya transparansi anggaran dan edukasi gizi kepada siswa agar program MBG benar-benar memiliki nilai keberlanjutan.
Verifikasi Dapur Makin Ketat oleh BGN
BGN pun mengambil langkah paralel dengan memperketat proses verifikasi dapur MBG.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa kini setiap dapur akan diperiksa langsung di lapangan, bukan hanya berdasarkan foto atau laporan administratif.
Tim verifikator regional akan dikirim untuk memastikan dapur memenuhi standar sanitasi, penyimpanan bahan pangan, dan kapasitas pengolahan yang aman. Jika ditemukan pelanggaran serius, BGN berhak menutup dapur tersebut dan mencabut izin operasionalnya.
Langkah ini dianggap penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap program MBG, sekaligus menjaga keselamatan para penerima manfaat yang sebagian besar merupakan anak-anak sekolah dasar.
Baca Juga: KPK Lakukan Kajian Program Makan Bergizi Gratis, Fokus pada Efektivitas, Transparansi, dan Kualitas
Kerja sama antara Kemenkes, BGN, Puskesmas, dan UKS menjadi titik balik penting dalam pelaksanaan MBG. Dengan sistem pengawasan berlapis dan sertifikasi yang ketat, pemerintah berharap kasus keracunan massal tidak lagi terulang.
Lebih dari itu, sinergi ini juga menjadi momentum untuk membangun budaya pangan sehat dan aman di sekolah, agar generasi muda Indonesia tumbuh dengan gizi yang cukup dan tubuh yang kuat.***