SURATDOKTER.com - Sorotan publik kini tertuju pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul perbedaan pandangan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai dana yang belum terserap.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya menjelaskan bahwa lembaganya telah mengembalikan Rp70 triliun dari dana MBG karena belum dapat diserap sepenuhnya dalam tahun anggaran berjalan.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai dana yang disebut dikembalikan tersebut belum termasuk ke dalam anggaran resmi yang dialokasikan melalui APBN 2025.
Baca Juga: Menu MBG Rp10.000 per Porsi: Dari Sajian Rumahan di Sukabumi hingga Versi Minimalis di Depok
Kemenkeu Klarifikasi: Dana Tambahan Belum Dianggarkan
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa yang dikembalikan bukan dana aktual dari APBN, melainkan dana tambahan yang sebelumnya diajukan oleh BGN sebagai usulan anggaran standby senilai Rp100 triliun.
Ia menjelaskan bahwa dana itu belum benar-benar disetujui atau dicairkan, sehingga secara teknis tidak ada uang fisik yang dikembalikan.
Purbaya menambahkan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah pada pagu anggaran Rp71 triliun yang memang sudah menjadi bagian dari APBN 2025.
Ia memastikan Kemenkeu akan terus memantau penyerapan dana tersebut agar pelaksanaan program MBG berjalan efektif hingga akhir tahun.
Penyerapan Anggaran Masih 29 Persen
Hingga awal Oktober 2025, Kemenkeu mencatat penyerapan dana MBG baru mencapai Rp20,6 triliun, atau sekitar 29 persen dari total anggaran. Dana ini telah digunakan untuk melayani 31,2 juta penerima manfaat dari target nasional 82,9 juta orang.
Meski belum mencapai separuh, pemerintah menilai realisasi tersebut masih dalam tahap wajar karena sebagian besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru beroperasi pada pertengahan tahun.
Dari total rencana 25.400 SPPG di kawasan aglomerasi dan 6.000 di daerah terpencil, baru sekitar 11.504 dapur umum yang dinyatakan lolos verifikasi.
Baca Juga: Kritik Menu MBG Pakai Burger, BGN Siapkan Langkah Baru Gandeng UMKM Lokal dan Larang Produk Pabrikan
Menkeu Purbaya menilai penting bagi BGN untuk menjaga ritme pelaksanaan agar sisa anggaran dapat terserap sesuai jadwal. Ia juga menekankan bahwa program MBG dinilai strategis, karena selain menekan angka kekurangan gizi, juga berpotensi mendukung aktivitas ekonomi lokal melalui rantai pasokan bahan pangan.
Penjelasan dari Pihak BGN
Dadan Hindayana, di sisi lain, menegaskan bahwa BGN tetap memiliki komitmen penuh terhadap transparansi penggunaan dana publik. Ia menyebut bahwa keputusan untuk mengembalikan dana dilakukan agar tidak terjadi akumulasi anggaran yang tidak terserap.