SURATDOKTER.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini ikut turun tangan dalam mengkaji pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu proyek prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan agar pengelolaan dana publik di sektor gizi nasional berjalan efektif, transparan, dan bebas dari penyimpangan.
Kajian tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Monitoring dan Pencegahan KPK, yang bertugas menilai sejauh mana sistem pelaksanaan program MBG telah memenuhi standar akuntabilitas.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa hasil kajian akan dirangkum dalam bentuk rekomendasi pembenahan sistemik bagi para pemangku kebijakan yang terlibat dalam program tersebut.
Baca Juga: Menu MBG Rp10.000 per Porsi: Dari Sajian Rumahan di Sukabumi hingga Versi Minimalis di Depok
Tiga Fokus Kajian KPK
Ada tiga fokus utama yang menjadi perhatian KPK dalam kajian program MBG.
Pertama, efektivitas pelaksanaan program, mencakup kesiapan infrastruktur dapur umum dan distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
Kedua, transparansi tata kelola anggaran, untuk memastikan penggunaan dana besar — yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah — dilakukan secara terbuka dan terukur.
Ketiga, kualitas makanan dan pelayanannya, agar anak-anak penerima manfaat mendapatkan asupan gizi sesuai standar kesehatan.
Melalui pendekatan ini, KPK berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan mendorong penyelenggara program agar bekerja lebih efisien.
Lembaga antikorupsi itu juga menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap makanan yang disalurkan benar-benar aman dan bergizi sesuai kebutuhan anak usia sekolah.
Dalam proses kajiannya, KPK tidak bekerja sendiri. Tim monitoring melibatkan berbagai pihak dari pusat hingga daerah, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, dan penyedia jasa dapur MBG. Langkah ini dilakukan agar lembaga dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tantangan di lapangan.
Pendekatan yang digunakan bersifat observatif dan partisipatif. Tim KPK melakukan wawancara dengan pelaksana program, memeriksa mekanisme distribusi, serta mengidentifikasi hambatan yang mungkin terjadi di daerah terpencil.
Baca Juga: Kritik Menu MBG Pakai Burger, BGN Siapkan Langkah Baru Gandeng UMKM Lokal dan Larang Produk Pabrikan
Data dan temuan ini akan menjadi dasar dalam merumuskan catatan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.