Pemerintah Berjanji Memperketat Pengawasan
Setelah kasus pertama pada Januari lalu, pemerintah berjanji untuk memperketat prosedur operasional standar (SOP) dalam pengelolaan makanan MBG.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) sempat menyatakan bahwa insiden tersebut akan menjadi evaluasi penting bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjamin kualitas dan kehigienisan makanan.
Namun, fakta bahwa kasus keracunan kembali terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam implementasi program ini.
Menanggapi insiden terbaru, pihak berwenang di beberapa daerah telah mengambil langkah untuk menindaklanjuti kasus ini.
Di Empat Lawang, pihak kepolisian telah menghentikan sementara program MBG untuk memastikan keamanan makanan yang diberikan kepada siswa.
Sementara itu, di Sumba Timur, sampel makanan telah dikirim ke laboratorium untuk diuji guna mengetahui penyebab pasti keracunan.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa masih ada celah dalam pengawasan dan distribusi makanan MBG.
Baca Juga: Simak Jadwal Program Makanan Bergizi Gratis untuk PAUD hingga SMA di Tahun 2025
Jika tidak segera diperbaiki, kejadian serupa bisa terus berulang dan membahayakan kesehatan anak-anak yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program ini.
Pemerintah dan pihak terkait harus memastikan bahwa setiap tahapan dalam penyediaan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi ke sekolah-sekolah, dilakukan sesuai dengan standar kebersihan dan keamanan pangan.
Selain itu, pengawasan harus lebih ketat agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Makanan bergizi seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan kesehatan anak-anak, bukan malah menjadi sumber masalah yang mengancam keselamatan mereka.
Program MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh agar dapat benar-benar memberikan manfaat bagi para siswa di seluruh Indonesia.***