SURATDOKTER.com - RSUD Nunukan diberitakan mengalami krisis dan kolaps dikarenakan lilitan hutang mencapai 24 Miliar.
DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas kasus RSUD Nunukan yang terancam bangkrut.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dilakukan bersama manajemen RSUD Nunukan, Inspektorat, bagian anggaran, bagian Hukum Pemkab Nunukan, dan Dinas Kesehatan, politis partai Hanura.
Semuanya menyayangkan kondisi yang terjadi saat ini.
Baca Juga: Pelari Makassar Half Maraton Meninggal Diduga Henti Jantung: Apa Itu?
RDP dilaksanakan di Gedung DPRD Nunukan yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Nunukan, Rachma Leppa Hafid, serta diikuti oleh 9 anggota DPRD lain.
RSUD Nunukan merupakan rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan dari 21 kecamatan di Kalimantan Utara.
Leppa merasa heran dengan kinerja Dewan Pengawas Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang seakan tidak tahu menahu terkait ancaman kebangkrutan RSUD Nunukan.
Leppa menyayangkan kejadian ini dimana hal ini terjadi sejak 2021 dan baru terbongkar di tahun 2024 ini, ketika ada aksi mogok puluhan tenaga kebersihan RSUD yang telah diberitakan wartawan.
RSUD Nunukan Diambang Bangkrut
Kondisi RSUD Nunukan cukup krisis. Berdasarkan pengakuan Kepala Dinas Kesehatan Nunukan, Hj Miskia, rumash sakit ini diambang bangkrut.
Bahkan sampai kas RSUD pada Bulan Mei 2024 sudah kosong sehingga tagihan listrik, air PDAM, dan juga oksigen belum terbayar.
Dari pemaparan anggaran RSUD Nunukan, total hutang RSUD Nunukan sejak 2021 mencapai sekitar Rp 42.287.779.060 yang terdiri atas hutang obat, BMHP, BHP dan lainnya.
Dengan rincian, hutang tahun 2021 sebesar Rp 3,5 miliar, hutang tahun 2022 sebesar Rp 8 miliar dan utang tahun 2023 Rp 30,7 miliar.
Dari total utang tersebut, RSUD Nunukan telah membayar tagihan sebesar Rp 17.317.596.362, sehingga masih tersisa Rp 24.970.182.698.
Artikel Terkait
Pengalaman Pemeriksaan Telinga di Poli THT RSUD Sogaten Kota Madiun
Seorang Pria Menerobos Paspampres Saat Presiden Meresmikan RSUD Kabupaten Konawe: Sudah 6 Tahun Tidak Dibayar