Menurutnya, solusi jangka panjang bukan hanya menghapus tunggakan, melainkan juga meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat agar mereka dapat memenuhi kewajibannya secara rutin. Dengan demikian, pemutihan dapat menjadi pintu awal untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar kebijakan sesaat.
Kebijakan pemutihan memang dapat meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, para ahli menilai bahwa langkah ini perlu diiringi dengan strategi edukasi finansial dan penguatan kesadaran kolektif tentang pentingnya iuran kesehatan.
Tanpa upaya pendampingan dan pembinaan, risiko menurunnya kepatuhan peserta bisa muncul kembali di masa depan.
Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tidak hanya menyiapkan kebijakan pemutihan, tetapi juga membangun sistem pengawasan dan insentif agar peserta tetap konsisten membayar iuran setelah mendapatkan keringanan.
Baca Juga: Pemerintah Tanggung Iuran BPJS Kesehatan 146 Juta Warga pada 2026, Anggaran Capai Rp69 Triliun
Wacana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan mencerminkan upaya negara untuk hadir di tengah kesulitan rakyat. Namun, kebijakan ini perlu dirancang hati-hati agar tidak mengorbankan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan finansial BPJS di masa depan.
Masyarakat membutuhkan solusi yang adil: yang tidak hanya memberi keringanan, tetapi juga membangun kesadaran bersama bahwa kesehatan adalah tanggung jawab semua pihak — pemerintah, lembaga, dan warga negara.***