news

Kasus Ibu Hamil di Papua Ditolak 4 Rumah Sakit, DPR dan Pemerintah Minta Audit Layanan Kesehatan 3T

Minggu, 30 November 2025 | 09:29 WIB
Puan Maharani soroti kasus ibu hamil di Papua ditolak 4 rumah sakit dan akhirnya meninggal

SURATDOKTER.com – Kasus meninggalnya seorang ibu hamil di Papua setelah ditolak empat rumah sakit memunculkan reaksi keras dari pemerintah pusat dan DPR.

Insiden ini dianggap mencerminkan masalah serius dalam sistem layanan kesehatan, terutama di wilayah 3T yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan fasilitas.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan bahwa peristiwa tersebut menimbulkan keprihatinan mendalam dan mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo.

Baca Juga: Pemerintah Kaji Pengajaran Bahasa Portugis di Sekolah, Semua Bergantung Kesiapan Guru

Ia mengungkapkan bahwa Presiden telah mengadakan pertemuan khusus untuk membahas kronologi insiden serta langkah perbaikan yang harus ditempuh.

Puan memandang bahwa tragedi ini memperlihatkan adanya celah dalam penanganan kesehatan darurat di daerah.

Ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem rujukan, kesiapan fasilitas, serta koordinasi lintas lembaga agar kejadian serupa tidak terulang.

DPR, kata Puan, akan mendorong komisi terkait untuk meninjau ulang proses layanan kesehatan di daerah 3T.

Langkah serupa disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Menurut Tito, Presiden meminta audit dilakukan secara cepat untuk mengetahui titik kesalahan dalam jalur layanan kesehatan.

Tito menuturkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Papua dan meminta pemerintah daerah memberi pendampingan bagi keluarga korban.

Ia menjelaskan bahwa audit akan dilakukan dari sisi aturan, termasuk kebijakan kepala daerah dan prosedur pelayanan di rumah sakit rujukan.

Baca Juga: Kondisi Fisik Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Membaik, Polisi Pastikan Psikis Masih Dalam Pemantauan

Tito menambahkan bahwa Kementerian Kesehatan juga mengirim tim teknis untuk melakukan evaluasi dari sisi medis dan operasional rumah sakit.

Kementerian Kesehatan disebut telah menugaskan jajarannya ke Jayapura untuk menelusuri apakah kendala terjadi pada kapasitas fasilitas, manajemen rujukan, atau tenaga medis yang bertugas.

Halaman:

Tags

Terkini