SURATDOKTER.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mempertimbangkan pendekatan baru dalam penyaluran bantuan sosial dan program kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan syarat tambahan berupa partisipasi aktif suami dalam program Keluarga Berencana (KB), khususnya melalui metode vasektomi, sebelum keluarga dapat menerima bantuan sosial, beasiswa, dan bentuk dukungan lainnya.
Vasektomi merupakan prosedur kontrasepsi permanen bagi pria, dengan cara memutus saluran yang membawa sperma dari testis ke penis.
Baca Juga: Seorang Dokter Melakukan Vasektomi Pada Dirinya Sendiri Sebagai Hadiah Untuk Sang Istri
Langkah ini dipandang sebagai solusi untuk berbagi tanggung jawab pengendalian kelahiran secara lebih adil, yang selama ini lebih banyak dibebankan kepada perempuan.
Menurut Dedi, penting bagi laki-laki untuk mengambil peran dalam pengendalian kelahiran, mengingat banyaknya kasus di mana perempuan kesulitan menjaga konsistensi penggunaan kontrasepsi karena berbagai faktor, seperti lupa minum pil.
Karena itu, sebelum bantuan pemerintah diturunkan, ia menginginkan adanya verifikasi apakah kepala keluarga laki-laki telah mengikuti program KB, khususnya dengan vasektomi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah akan diintegrasikan dengan program KB. Hal ini dilakukan agar manfaat bantuan dapat tersebar secara lebih merata dan tidak hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga yang sama.
Dedi menyoroti fenomena banyaknya keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang terus menambah jumlah anak, bahkan hingga belasan, yang kemudian menjadi beban negara dari sisi kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial.
Dalam suatu rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat, Dedi mengungkapkan kekhawatirannya bahwa anggaran negara kerap terpusat pada segelintir keluarga karena kurangnya kendali dalam perencanaan keluarga.
Ia mencontohkan bahwa operasi persalinan seperti caesar bisa memakan biaya hingga puluhan juta rupiah, yang sebenarnya dapat dialokasikan untuk keperluan produktif lainnya, seperti membangun rumah.
Rencana kebijakan ini akan diterapkan pada berbagai bentuk bantuan, seperti sambungan listrik gratis, bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu), dan beasiswa pendidikan.
Baca Juga: Benarkah Mitos Jika Prosedur KB Laki-laki Vasektomi Menyakitkan? Ini Faktanya!
Semua penerima bantuan yang masih berada dalam usia produktif diwajibkan terlebih dahulu mengikuti program KB sebagai syarat penerimaan.