Wapres Gibran Angkat Program MBG di KTT G20, Sementara BGN Hadapi Kelangkaan Ahli Gizi

SURATDOKTER.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming, mempromosikan program tersebut di forum internasional KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada Minggu, 23 November 2025.

Dalam pertemuan bilateral, Gibran menegaskan bahwa MBG merupakan salah satu prioritas pemerintahan yang dibawa ke panggung global.

Menurut penyampaiannya, MBG diposisikan bukan hanya sebagai program bantuan sosial, tetapi sebagai strategi besar untuk memperkuat ketahanan pangan, kualitas generasi muda, serta meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penggunaan bahan pangan lokal.

Baca Juga: Update Kasus Alvaro: Polisi Tegaskan Motif Balas Dendam, Ahli Psikologi Jelaskan Pola Emosi Pelaku

Gibran juga menyebut bahwa program ini memberikan dampak berantai bagi petani, peternak, dan pelaku UMKM di sektor pangan.

Namun, di tengah promosi tersebut, realitas di lapangan memperlihatkan sejumlah catatan penting yang memicu diskusi publik.

Protes Warga Bogor Soal Menu MBG Viral di Media Sosial

Di Kota Bogor, seorang warga bernama Ape mengunggah video berisi keluhannya mengenai menu MBG yang diterima anak dan warganya. Rekaman itu diunggah ulang oleh akun X @lampungsegalow pada 23 November 2025 dan mendapat respons luas.

Dalam video tersebut, menu yang ia tunjuk terdiri dari nasi, ikan, anggur, kacang, dan tauge. Ia mengeluhkan bahwa beberapa bahan makanan sudah beraroma tidak segar dan menilai hidangan itu tidak layak untuk dikonsumsi anak-anak.

Ape juga meminta Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) melakukan evaluasi agar penyajian makanan lebih berkualitas dan sesuai standar keamanan pangan.

BGN Akui Muncul Masalah Serius: Kekurangan Ahli Gizi

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan bahwa operasional dapur MBG di sejumlah daerah terganggu karena masalah kekurangan tenaga ahli gizi. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, memaparkan kondisi tersebut saat rapat bersama DPP Persagi pada Jumat, 21 November 2025.

Dalam penjelasannya, Nanik menyampaikan bahwa banyak dapur produksi MBG tidak dapat beroperasi konsisten karena salah satu syarat SPPG adalah keberadaan minimal satu ahli gizi di setiap titik.

Baca Juga: Kasus Ibu Hamil di Papua Ditolak 4 Rumah Sakit, DPR dan Pemerintah Minta Audit Layanan Kesehatan 3T

Kekurangan tenaga profesional ini membuat beberapa wilayah tidak dapat memenuhi standar penyajian makanan secara optimal.

BGN pun meminta Persagi, Kemenkes, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama mengatur distribusi dan alokasi ahli gizi. Ia menambahkan bahwa ahli gizi yang terlibat akan diprioritaskan menjadi ASN agar distribusinya lebih stabil dan tidak sering terjadi perpindahan tenaga.